Tugas Matakuliah Aspek Hukum Ekonomi
Nama : Tabita Septiani Trinita
NPM : 2A214643
Kelas : 2EB17
PERMASALAHAN ANTARA ANGKUTAN UMUM
DAN ANGKUTAN ONLINE
Jakarta - Ketua Umum Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan
Bermotor di Jalan (Organda) Andrianto Djokosoetono mengatakan angkutan umum
menanggung kerugian sebanyak 20 persen yang diakibatkan beralihnya penumpang ke
layanan angkutan "online".
Adrianto saat diskusi di Kamar Dagang dan Industri Indonesia
(Kadin), Jakarta, Selasa (15/3), mengatakan kerugian tersebut dihitung secara
umum di kota-kota besar. "Ini menyeluruh mulai dari angkot minibus medium
bus juga taksi. Yang paling terpuruk adalah perusahaan kecil dengan armada
kecil," katanya.
Dia menambahkan selain itu juga terjadi "dumping" atau
"predatory pricing" dalam rangka promosi untuk menarik minat
penumpang. "Mereka bisa menjatuhkan harga untuk dapat keuntungan,
sementara pemain lain tidak punya kekuatan modal yang sama," katanya.
Menurut dia, demonstrasi yang dilakukan para supir taksi pada
Senin (15/3) lalu merupakan bukti adanya gesekan di antara supir konvensional
dan supir aplikasi. Adrianto menilai angkutan umum konvensional telah mengurus
izin resmi, namun pasarnya diambil oleh angkutan yang tidak resmi.
Terkait penggunaan teknologi dan informasi, dia mengklaim pihaknya
telah lebih dulu memanfaatkan teknologi untuk pemesanan taksi khususnya.
"Jadi permasalahan ini bukan soal kecemburuan kemampuan teknologi, di 2011
juga kita sudah punya, tapi soal kenyamanan dan keamanan, soal 'dumping' juga
mereka bisa tawarkan murah karena tidak bayar pajak," katanya. Untuk itu,
dia meminta pemerintah untuk sama-sama membenahi polemik tersebut.
Dia mengatakan Organda telah mengirimkan surat kepada Presiden
Joko Widodo agar diterapkan aturan yang sama baik angkutan online maupun
konvensional, termasuk perizinan, pajak dan sebagainya. "Secara general,
kami tidak mendikte, tapi intinya di setiap industri ada aturannya, izin obat
ke BPOM, 'online banking' ke OJK, kami minta ketegasan, jangan sampai semua
nanti bisa masuk tanpa perizinan," katanya.
Hal serupa juga dikatakan oleh supir angkutan umum. Kirman (50)
pengemudi Mikrolet M15 dengan nomor polisi B 1689 TV Jurusan Tanjung
Priok-Kota. Dia mengaku kini hanya bisa membawa pulang uang sebesar Rp 50 ribu
sampai Rp 80 ribu setiap hari. "Penumpang berkurang hampir 60 persen
karena digerus ojek online dan kereta rel listrik jurusan yang sama. Kami hanya
bisa pasrah yang penting masih bisa bayar setoran ke pemilik mobil dan bawa
uang ke rumah untuk makan anak dan istri," ujar Kirman.
Menurutnya, selain jumlah penumpang yang turun drastis, ia juga
masih harus menanggung uang bensin dan risiko ditilang oleh petugas Dinas
Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta. Dirinya berisiko besar ditilang
apabila mengetem terlalu lama di jalan. "Kalau lagi sial kena tilang harus
bayar Rp 100-150 ribu untuk bayar tilang, ya enggak bawa apa-apa ke rumah,
semua habis untuk bayar setoran ke pemilik mobil," tambah warga asli
Cirebon itu.
Hal serupa diungkapkan Fauzi Manurung (43), pengendara Metromini
U24 Jurusan Tanjung Priok-Terminal Senen dengan nomor polisi B-7542-AV. Dia
mengaku terpaksa menombok setoran ke pemilik mobil sebanyak Rp 200 ribu.
"Penumpang sudah sepi sekali Bang. Benar-benar hancur kita dibuat Gojek
dan Grabcar ini. Biasanya sekali rit bisa dapet Rp 50-Rp 100 ribu, sekarang
dapat Rp 50 ribu saja susahnya minta ampun," kata Fauzi.
Dan dilain hal, Pengamat
Transportasi Universitas Atma Jaya, Djoko Setijowarno menilai, ojek tidak
termasuk ke dalam angkutan umum dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan. Menurutnya, sepeda motor tersebut bukan untuk angkutan
perkotaan di jalan-jalan utama.
"Sepeda motor itu untuk angkutan lingkungan, bukan angkutan perkotaan di jalan-jalan utama, di negara-negara maju pakainya sepeda listrik karena kecepatannya tidak boleh tinggi," kata Setijowarno.
"Sepeda motor itu untuk angkutan lingkungan, bukan angkutan perkotaan di jalan-jalan utama, di negara-negara maju pakainya sepeda listrik karena kecepatannya tidak boleh tinggi," kata Setijowarno.
Selain itu,
menurut Setijowarno, angkutan umum wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor
atau uji kir karena terkait keselamatan untuk mengangkut orang. Sementara untuk
sepeda motor tidak melalui uji tersebut. Hal ini ditambah dengan substansi dari
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
Pasal
10 Ayat (4) PP Angkutan Jalan menyebutkan bahwa, persyaratan teknis untuk sepda
motor meliputi, muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi, tinggi
muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi dan barang
muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
"Seharusnya angkutan umum berbadan hukum, tergantung kebijakan walikota, bupati atau gubernurnya," kata Setijowarno.
"Seharusnya angkutan umum berbadan hukum, tergantung kebijakan walikota, bupati atau gubernurnya," kata Setijowarno.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa semua angkutan umum,
baik yang berbasis aplikasi online maupun angkutan konvensional, harus
terdaftar sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. "Semua angkutan
umum harus terdaftar, semua harus mendaftar, termasuk ojek pangkalan harus mendaftar,
harus dites juga keamanannya," kata Wapres.
Pernyataan tersebut disampaikan Wapres untuk mengomentari
pelarangan angkutan umum berbasis aplikasi online, terutama perusahaan Grabtaxi
yang berpusat di Malaysia dan Ubertaxi yang berpusat di California, AS.
Menurut JK, ada dua hal yang perlu diperhatikan terkait masalah
tersebut, yakni unsur kepentingan rakyat banyak terhadap sarana transportasi
dan perkembangan teknologi. "Baik transportasi biasa maupun yang online,
ini semua menyangkut rakyat kecil kan? Supir taksi, pengendara gojek, grab,
mereka semua rakyat kecil," kata dia.
Kedua, JK menambahkan bahwa teknologi sudah berkembang makin pesat
dan tidak ada orang yang dapat menahan lajunya. "Teknologi memberikan
efisiensi, dan jangan lupa ini bukan hanya soal angkutan, Anda mau makan
martabak juga bisa (dipesan melalui aplikasi angkutan online)," kata dia.
Tanggapan saya tentang kasus tersebut adalah semua angkutan
berbasis online maupun angkutan umum keduanya memiliki manfaat dan kelemahannya
masing-masing. Banyaknya pengguna yang memilih angkutan online dengan alasan
ingin cepat sampai atau ingin mencoba pilihan” lain yang sudah tersedia didalam
aplikasi online tersebut. Harapan saya, Pemerintah harus lebih andil dan adil
dalam menanggapi komentar” masyarakat baik atau buruknya, dan memperbaiki
sistem angkutan online maupun angkutan umum agar tidak terjadinya kecemburuan
satu sama lain. Dan lebih mementingkan keamanan dan kenyamanan penumpang saat
menggunakan angkutan tersebut. Agar tidak ada lagi demo yang beralaskan
kecemburuan angkutan umum terhadap online, dan bisa saling membantu penumpang
sampai ketempat tujuan penumpang tersebut.
