BAB IV
Tahapan Pendiri Koperasi, Langkah-Langkah Mendirikan Koperasi, Dasar
Pembentukan Koperasi, Rapat Pembentukan Koperasi, Badan Hukum Koperasi.
4.1 Tahapan
Pendirian Koperasi
Tahap pendirian koperasi adalah kelompok masyarakat
yang mempunyai kepentingan ekonomi dan usaha yang sama hal ini merupakan
langkah awal terbentuknya suatu koperasi. Masyarakat yang seperti
itulah yang akan sadar bahwa pentingnya koperasi dalam membantu perekonomian
mereka.
Tahapan pembentukan koperasi di indonesia menurut UU
Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoprasian dapat digambarkan seperti bagan
berikut :
• Kelompok
masyarakat dari berbagai profesi
• Pemrakarsa
pembentukan koperasi
• Penyuluhan
dan pembentukan koperasi
• Pengurus dan pengawas
Secara rinci
tahap pendirian koperasi ialah sebagai berikut :
1. Dua orang atau lebih bisa
menghubungi kantor koperasi diatas tingkatannya umunya kantor
koperasi tingkat II (kabupaten ) untuk mendapatkan suatu penjelasan awal tata
cara pendirian koperasi yang baik dan benar.
2. Prakarsa harus mengajukan proposal tetntang
potensi anggota dan potensi di daerah masyarakat tersebut.
3. Atas permohanan nomor 2 pejabat
koperasi akan memberikan penyuluhan yang antara lain tentang tata cara
pembetukan koperasi secara baik dan benar.
4. Rapat dan penyuluhan koperasi di
harapkan dapat di hadiri oleh semua calon anggota koperasi dan rapat ini di
pimpin oleh pemarkasa uang dan akan di damping oleh koperasi yang satu tingkat
lebih dari koperasi yang ia dirikan.
5. Sejak rapat anggota tersebut
anggota koperasi telah dapat menjalankan aktivitas usahanya.
6. Pengurus koperasi di wajibkan
mengajukan permohonan pengesahaan hukum ke kantor dinas koperasi setempat.
7. Pejabat suku dinas setempat
melakuakan verifikasi & penelitian atas kebenaran data yang di ajukan oleh
pengurus koperasi yang telah bersangkutan.
8. Untuk koperasi primer / sekunder
yang wilayahnya operasinya lebih dari 2 daerah tingkat maka kantor koperasi
tingkat 2 menyerahkan ke koperasi tingkat 1.
9. Selanjutnya bila data yang di
sampaikan telah sesuai dengan ketentuan – ketentuan perundangan yang
berlaku maka akta badan hukum tersebut di sampaikan kepada pejabat suku
dinas yang terkait.
4.2 Langkah-langkah mendirikan koperasi
1. Tahap awal pendirian koperasi
1.
Ada kelompok
orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama
2.
Memiliki
suatu tujuan yang sama untuk memperoleh kemudahan dalam usaha dan meningkatkan
kesejateraan umum
3.
Ada calon
anggota sekurang-kurangnya 20 orang yang berada dalam wilayah kerja yang tidak
terlalu jauh antara satu anggota dengan anggota lainya
2. Tahap
persiapan pendirian koperasi
1.
Ada
prakasa/tokoh dan pelopor pendiri koperasi dan keinginan yang kuat dari
masyarakat calon anggota yang direalisasikan dalam bentuk panitia pembentukan
pendiri koperasi
2.
Mempersiapkan
konsep dasar anggaran dasar koperasi, contoh konsep anggaran dasar dapat
diminta dari departemen koperasi di daerah setempat.
3.
Setelah
bahan-bahan dipersiapkan, panitia pendirian koperasi mengundang calon anggota
sekelompok orangnya sekurang kurangnya 20 orang, para penjabat pemerintah
setempat dan kepala kantor koperasi setempat. Dalam undangan tersebut sudah
ditentukan tempat, waktu rapat, dan susunan acara rapat.
3.
Pelaksanaan Rapat Pendirian Koperasi
Dalam
pelaksanaan rapat pendirian koperasi, minimal harus membahas agenda sebagai
berikut.
1.
Latar
belakang pendirian koperasi
2.
Maksud dan
tujuan pendirian koperasi
3.
Meminta
persetujuan pendirian koperasi kepada peserta rapat
4.
Perumusan
dan penjelasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Dalam
anggaran dasar sekurang kurangnya membuat hal-hal, seperti daftar nama pendiri,
nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan bidang usaha, ketentuan menganai
keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya,
pembagian sisa hasil usaha, dan mengenai sanksi-sanksi.
5.
Penetapan
orang-orang yang menandatangani akta pendirian koperasi
6.
Pemilihan
dan pengangkatan pengurus dan pengawas koperasi
4. Tahap
pelaporan dan pengajuan badan hukum koperasi
Setelah
rapat pendirian koperasi selesai, penggurus yang terpilih mempunyai kewajiban
untuk menindaklanjuti hasil keputusan rapat dengan melakukan langkah-langkah
sebagai berikut:
1.
membuat buku
daftar anggota dan buku daftar pengurus
2.
Membuat
laporan secara tertulis tentang rapat pendirian koperasi kepada pemerintah
setempat
3.
Membuat dan
mengajukan permohonan pengakuan badan hukum koperasi kepada kantor departemen
koperasi setempat, biasanya berada di ibu kota kabupaten/kotamadya. Surat
permohonan tersebut harus sebagai berikut:
v Akta pendirian koperasi (rangkap 2).
v Petikan berita acara rapat
pembentukan koperasi yang memuat jumlah peserta rapat, jumlah anggata dan nama
yang diberi kuasa untuk menandatangani akta badan hukum koperasi.
v Neraca awal koperasi.
4.3 Dasar Pembentukan Koperasi
Koperasi dapat didirikan oleh masyarakat atau perorangan dengan memahami
terlebih dahulu dasar dan syarat dari koperasi serta kegiatan usaha yang akan
dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi mereka.
Dasar-dasar pendirian Koperasi Indonesia mencakup beberapa hal yaitu:
·
Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33, Ayat (1) beserta penjelasannya.
·
Undang-undang (UU) RI No. 79 tahun 1958, sebagai usaha penyempurnaan
undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 179 tahun 1949 yang hanya
mengatur mengenai pendiri, pengarahan, dan cara kerja koperasi. Menurut
undang-undang tersebut pemerintah bersifat pasif, hanya sebagai pendaftar dan
penasehat. Jadi, pemerintah kurang mempunyai peran dalam pertumbuhan koperasi.
Dengan Undang-Undang No. 79 tahun 1958, pemerintah lebih aktif dalam membina
dan menumbuhkan koperasi, sehingga perkembangan koperasi semakin membaik.
Namun, dipandang dari segi perekonomian nasional belum memadai. Dengan
kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah
(PP) No. 60 tahun 1959, yang lebih banyak memberikan peran pada pemerintah
dalam membina pertumbuhan koperasi, seperti:
1.
Menumbuhkan koperasi dalam segala sektor perekonomian.
2.
Meningkatkan pengawasan dan bimbingan pada koperasi.
3.
Memberikan bantuan berupa bimbingan dan permodalan kepada koperasi, dan
4.
Memberikan pengesahan badan hukum kepada koperasi.
·
Undang-Undang RI No. 14 tahun 1965. Dengan undang-undang ini, pertumbuhan
koperasi tidak sesuai dengan harapan karena koperasi menjadi alat politik,
bukan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian rakyat.
·
Undang-undang No. 12 tahun 1967. Undang-undang tersebut merupakan
pelaksanaan ketepatan MPRS No. XXIII/MPRS/1966. Ketetapan itu berisi pembaruan
di bidang perekonomian dan pembangunan, sehingga perlu diikuti dengan pembaruan
perkoperasian dengan jalan kembali kepada fungsi semula, yaitu alat perjuangan
ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat. Undang-undang ini telah
diganti oleh Undang-undang No. 25 tahun 1992 pada tanggal 21 Oktober 1992.
4.4
Rapat Pembentukan Koperasi
v Rapat pembentukan harus dihadiri oleh paling sedikit 20 orang peminat dan
harus ada seorang/lebih yang memimpin dari peminat tersebut.
v
Mengundang pejabat / petugas departemen koperasi, untuk membantu kelancaran
rapat serta memberikan petunjuk dan dorongan agar tujuan koperasi tercapai.
v Rapat membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan
dengan koperasi.
4.5 Badan Hukum Koperasi
Undang-undang mengenai Perkoperasian yang menjadi
acuan Pendirian Badan Hukum Koperasi adalah Undang-undang nomor 25 tahun 1992
tentang Perkoperasian, kini dihapuskan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 17
tahun 2012 yang baru. Dahulu Anggaran Dasar Koperasi dibuat oleh Pejabat
Kementerian Koperasi, tetapi sejak adanya Keputusan Menteri nomor 98 tahun
2004, tugas tersebut dialihkan ke Notaris yang diangkat sebagai Notaris Pembuat
Akta Koperasi.
Kini dengan
UU No. 17 Tahun 2012 tersebut, Koperasi cenderung mengarah ke kekuatan modal,
atau banyak yang menyebutnya dengan kapitalis. Koperasi kini hanya boleh
menjalankan satu jenis usaha, terkait dengan penjenisan usaha yang sebenarnya
kurang efektif tersebut, koperasi dibagi dalam 4 jenis, yaitu :
1.
Koperasi
Produsen
2.
Koperasi
Konsumen
3.
Koperasi
Jasa
4.
Koperasi
Simpan Pinjam
Koperasi
hanya terdapat dua jenjang, yaitu Koperasi Primer dimana anggotanya orang per
orang dan Koperasi Sekunder yang anggotanya minimal 3 Badan Hukum Koperasi.
Sedangkan Skala Koperasi dibagi atas 3, yaitu :
1. Koperasi
skala Nasional, di mana anggota-anggotanya mewakili lebih dari 3 propinsi dan
memiliki jumlah anggota sebanyak 120 orang (kebijakan Deputi bid. Kelembagaan
Koperasi) dan dalam pembentukannya boleh diwakili dengan quorum 61 orang.
Pengesahan Badan Hukumnya dilakukan oleh Menteri Koperasi.
2. Koperasi
skala Propinsi, di mana anggota-anggotanya minimal 20 orang dan hanya terdapat
di satu propinsi. Pengesahan Badan Hukumnya dilakukan oleh Kepala Dinas
Koperasi dan Perdagangan atas nama Menteri.
3. Koperasi
skala Kabupaten / Kotamadya, di mana anggota-anggotanya minimal 20 orang dan
hanya terdapat di satu kabupaten / kotamadya. Pengesahan Badan Hukumnya juga
dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan atas nama Menteri.
Akta
Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar (AD) Koperasi yang harus disahkan oleh
atau atas nama Menteri Koperasi untuk memperoleh status Badan Hukum. Koperasi
dapat membuat Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau Peraturan Khusus untuk
memfasilitasi hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD).
Daftar Pustaka
:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar